Bukittinggi, kota yang kini dikenal sebagai destinasi wisata di Sumatera Barat, menyimpan sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa agresi militer Belanda, kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan darurat yang menjaga eksistensi Republik Indonesia.
Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II dan menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Untuk menjaga kelangsungan pemerintahan, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.
PDRI berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi, PDRI memastikan bahwa Republik Indonesia tetap eksis meskipun ibu kota resmi telah jatuh ke tangan Belanda.
Sebelum masa PDRI, Bukittinggi telah memiliki peran strategis. Pada masa penjajahan Jepang, kota ini dijadikan sebagai markas pemerintahan militer untuk wilayah Sumatera. Jepang membangun infrastruktur penting, termasuk pemancar radio terbesar di Sumatera, untuk mengobarkan semangat rakyat dalam mendukung perang Asia Timur Raya versi Jepang.
Setelah kemerdekaan, Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera pada 9 Agustus 1947 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Keputusan ini membawa berbagai instansi pemerintah dari Medan dan Pematangsiantar ke Bukittinggi, termasuk Jawatan Kepolisian Negara dan markas TNI Divisi IX/Banteng.
Namun, peran Bukittinggi sebagai ibu kota tidak berlangsung lama. Pada tahun 1958, secara de facto, ibu kota Provinsi Sumatera Barat dipindahkan ke Padang, dan secara de jure pada tahun 1978 melalui Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979.
Meskipun demikian, jejak sejarah Bukittinggi sebagai ibu kota darurat masih dapat ditemukan. Bangunan yang dulunya menjadi kantor PDRI kini telah berubah menjadi museum dan auditorium, menjadi saksi bisu perjuangan bangsa.
