Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bersama seluruh bupati dan walikota di provinsi tersebut, mengikuti kegiatan retret yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini bertujuan untuk memperkuat harmonisasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Fasilitasi Khusus bagi Peserta Asal Sumbar
Untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para kepala daerah selama kegiatan retret, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyediakan berbagai fasilitas khusus. Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Mursalim, mengungkapkan bahwa pihaknya menyediakan satu unit bus khusus untuk mengangkut peserta asal Sumbar dari Bandara Internasional Yogyakarta menuju Akmil Magelang.
“Selain itu, Pemprov juga memfasilitasi peserta retret asal Sumbar dengan makan siang dan ruang ganti khusus. Alhamdulillah, itu efektif; hasilnya tidak ada yang terlambat dan mereka menjadi lebih siap saat tiba di Akmil,” ujar Mursalim.
Penyediaan fasilitas ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Mahyeldi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga harmonisasi dengan bupati dan walikota di Sumatera Barat.
Pentingnya Harmonisasi dan Kolaborasi
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa harmonisasi dan kolaborasi antara kepala daerah sangat penting untuk kemajuan Sumatera Barat. Sinergi ini diharapkan dapat membangun keselarasan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kita harus mensinkronkan program unggulan daerah dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, dukungan pusat untuk Sumbar akan semakin meningkat. Kita harus lebih intens berkomunikasi dengan pusat,” ujar Gubernur Mahyeldi dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar terpilih, Vasko Ruseimy, dan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.
Langkah Nyata dalam Membangun Sinergi
Selain mengikuti retret, Gubernur Mahyeldi juga aktif mengumpulkan kepala daerah terpilih di Sumbar untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program. Berbagai momen dimanfaatkan untuk membangun sinergi, mulai dari kegiatan gladi persiapan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 yang diselenggarakan Kemendagri, hingga menyiapkan acara khusus di Kantor Penghubung Provinsi Sumbar di Jakarta.
“Harmonisasi dan kolaborasi antar kepala daerah itu penting untuk Sumbar dan perlu dibangun sedari dini. Tujuannya agar sinergitas program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan,” tambah Gubernur Mahyeldi.
Peran Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
Selain fokus pada harmonisasi dengan kepala daerah, Gubernur Mahyeldi juga menyoroti pentingnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Ia menyebut bahwa organisasi seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang, dan organisasi ulama memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai budaya dan sosial di tengah masyarakat.
“Melalui Nagari Creative Hub, nagari akan menjadi benteng terdepan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif sekaligus menciptakan peluang baru di bidang ekonomi dan budaya. Tahun ini, kami sedang mempersiapkan regulasi untuk memperkuat lembaga-lembaga di nagari,” jelas Gubernur Mahyeldi.
Komitmen terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Gubernur Mahyeldi juga menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, ia memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang tepat menjadi kunci utama dalam menjalankan program-program pembangunan.
“Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran menjadi kunci utama,” kata Gubernur Mahyeldi.
Melalui berbagai upaya tersebut, Gubernur Mahyeldi berkomitmen untuk terus menjaga harmonisasi dan kolaborasi dengan bupati dan walikota di Sumatera Barat. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, didukung oleh peran aktif organisasi masyarakat, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Ranah Minang.
