Pemindahan Ibu Kota, Bukittinggi dalam Sejarah
Wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan terus menjadi sorotan di tahun 2024 ini. Namun, sebelum isu ini mencuat, Indonesia pernah memindahkan pusat pemerintahannya dua kali, yakni ke Yogyakarta dan Bukittinggi.
Bukittinggi, Ibu Kota Provinsi Sumatera
Pada 9 Agustus 1947, Wakil Presiden Mohammad Hatta menetapkan Bukittinggi sebagai ibu kota Provinsi Sumatera. Keputusan ini membawa berbagai instansi pemerintah dari Medan dan Pematangsiantar ke Bukittinggi, termasuk Jawatan Kepolisian Negara, Pencetakan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS), dan markas TNI Divisi IX/Banteng (Sumatera Tengah). Selain itu, seluruh markas besar laskar rakyat juga dipusatkan di kota ini.
Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, Bukittinggi juga menjadi tempat berdirinya Sekolah Kadet TNI. Kota ini mencatat sejarah sebagai tempat lahirnya Polisi Wanita (Polwan), yang anggotanya berasal dari lulusan Sekolah Inspektur Polisi. karena itu sampai sekarang ada lokasi yang dikenal dengan tugu polwan di dekat pusat kota Bukittinggi.
Lahirnya Pemerintah Darurat RI (PDRI)
PDRI dibentuk pada 19 Desember 1948 atas perintah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pembentukan ini terjadi setelah Agresi Militer II Belanda yang merebut Yogyakarta dan menangkap para pemimpin Indonesia.
Sebelum ditangkap, Soekarno dan Hatta sempat mengadakan Sidang Kabinet Darurat. Keputusannya adalah menyerahkan tampuk pemerintahan sementara kepada Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI. Radiogram yang dikirimkan kepada Dr. Sudarsono, LN Palar, dan AA Maramis di India menyatakan, “Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera.”
Meski radiogram tersebut tidak sampai ke Sjafruddin, ia bersama Teuku Muhammad Hasan, Kolonel Hidayat, dan tokoh lainnya mendirikan PDRI di Bukittinggi. Kabinet PDRI resmi terbentuk pada 22 Desember 1948 di Halaban, Sumatera Barat. Struktur kabinetnya mencakup sipil dan militer, dengan Sjafruddin menjabat sebagai Ketua PDRI setara presiden. Kabinet ini melibatkan tokoh-tokoh seperti Jenderal Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang PDRI dan AA Maramis sebagai Menteri Luar Negeri di New Delhi, India.
Pemerintahan Bergerak
PDRI yang berdiri selama tujuh bulan, dari 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, tidak menetap di satu tempat. Pemerintahan ini bergerak dari satu daerah ke daerah lain di pedalaman Sumatera Barat untuk menghindari kejaran Belanda.
Para pemimpin PDRI terbagi dalam tiga rombongan. Rombongan Sjafruddin bergerak melalui Bangkinang ke Kampar, rombongan Sutan Mohammad Rasjid ke Koto Tinggi di Limapuluh Kota, dan rombongan Kolonel Hidayat menempuh perjalanan 1.500 km hingga Banda Aceh. Basis utama perjuangan mereka berada di Bidar Alam, Solok Selatan.
Pada 17 Januari 1949, Stasiun Radio PDRI berhasil menghubungi New Delhi, India. Dari Bidar Alam, Sjafruddin menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan peserta Konferensi New Delhi. Pemerintahan PDRI kemudian berpindah ke Sumpur Kudus, Sijunjung.
Akhir Perjalanan PDRI
PDRI resmi berakhir pada 13 Juli 1949, setelah Soekarno dan Hatta kembali memimpin. Mandat PDRI dikembalikan melalui sidang pertama Kabinet Hatta usai Agresi Militer II.
Bukittinggi, sebagai saksi sejarah, telah menjadi pusat perjuangan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran kota ini tetap hidup dalam ingatan sebagai ibu kota darurat yang membawa bangsa ini melalui masa-masa sulit.
One Response