Bukittinggi, KotaBukittinggi.com — Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi membanggakan pada triwulan pertama tahun anggaran 2025. Dalam rangka Stakeholder’s Day dan Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula KPPN Bukittinggi, Kamis (18/9/2025), Pemko Bukittinggi dianugerahi penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) tertinggi di Sumatera Barat dan peringkat keempat secara nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi, Khairil Indra, dan diterima oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis.
Prestasi dan Angka PAD Bukittinggi
Pada triwulan I tahun 2025, Bukittinggi berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 33,33 persen, dan menunjukkan kinerja terbaik dibandingkan kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat.
Tak hanya itu, penghargaan juga menyertai capaian realisasi rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah tercepat di wilayah kerja KPPN Bukittinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemko Bukittinggi berjalan efektif, tepat waktu dan sesuai regulasi.
Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi sendiri membawahi enam wilayah kerja, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang. Keberhasilan Bukittinggi dalam kaitannya dengan PAD dan rekonsiliasi pajak pusat tersebut mendapat perhatian khusus dari KPPN sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan.
Apresiasi Pemko dan Stakeholder
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung capaian ini. “Kami atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang diberikan sebagai daerah dengan realisasi PAD terbaik di Sumbar dan peringkat keempat secara nasional. Semoga ini menjadi pendorong untuk pengembangan ke masa depan,” ungkapnya.
Menurut Ibnu Asis, sinergi antar perangkat daerah, kepatuhan terhadap administrasi keuangan, serta akurasi data menjadi faktor kunci. Selain itu, peran KPPN Bukittinggi sebagai mitra pengawasan keuangan juga dianggap sangat vital dalam memastikan proses penyusunan dan realisasi pendapatan daerah sesuai standar.
Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra, mengatakan penghargaan ini adalah bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah dan stakeholder yang menunjukkan kinerja baik di bidang keuangan dan pengelolaan dana publik.
Makna Strategis untuk Bukittinggi
Prestasi ini bukan semata angka. Bagi Bukittinggi, capaian PAD tertinggi di Sumbar dan posisi keempat nasional menegaskan bahwa kota ini bukan hanya kuat di sektor pariwisata dan budaya, tetapi juga mampu mengelola perekonomian dan keuangan secara profesional.
Angka PAD yang baik memungkinkan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih untuk membiayai program-program pembangunan: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lain. Dengan pendapatan asli daerah yang lebih besar, ketergantungan pada transfer pusat atau provinsi dapat sedikit dikurangi, sehingga lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan lokal.
Lebih jauh, reputasi keuangan yang baik juga menarik investasi dan kepercayaan dari pihak luar—baik swasta, lembaga donor, maupun masyarakat. Bukittinggi, dengan prestasi seperti ini, memperlihatkan bahwa komitmennya bukan hanya janji, melainkan bukti nyata.
Tantangan dan Tugas Ke Depan
Walau telah meraih penghargaan, Bukittinggi tetap memiliki tantangan yang harus dihadapi.
Pertama, mempertahankan capaian PAD tersebut dalam triwulan dan semester berikutnya. Realisasi PAD triwulan I adalah awal yang baik, namun fluktuasi ekonomi, hambatan administrasi, atau kondisi buruk bisa mengganggu target selanjutnya.
Kedua, kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan. PAD yang tinggi harus diikuti dengan transparansi penggunaan dana, agar masyarakat merasakan manfaat langsung seperti peningkatan fasilitas publik dan peningkatan akses pelayanan dasar.
Ketiga, pengelolaan pajak daerah dan pendapatan lain harus dilakukan dengan pendekatan inovatif, misalnya digitalisasi, kemudahan pembayaran, dan partisipasi masyarakat, agar cakupan PAD bisa lebih luas dan inklusif.
Fakta Sejarah dan Konteks Masa Kini
- Sejarah PAD di Indonesia: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah instrumen penting dalam sistem otonomi daerah yang diberlakukan sejak UU Otonomi Daerah awal 2000-an. Tujuannya agar daerah mampu mandiri keuangan.
- Reformasi Keuangan Daerah: Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan KPPN terus mendorong reformasi keuangan daerah: transparansi, akuntabilitas, dan rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah. Prestasi Bukittinggi menunjukkan arah ini mulai berjalan efektif.
- Pengaruh bagi Generasi Kini dan Mendatang: Generasi muda di Bukittinggi bisa melihat bahwa prestasi dan pembangunan tidak datang secara kebetulan, melainkan melalui kerja keras, tata kelola yang baik, dan integritas. Sebuah teladan bahwa administrasi pemerintahan bukanlah bagian yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Pesan Inspiratif
Prestasi PAD Bukittinggi yang kini tertinggi di Sumbar dan menduduki posisi keempat di nasional adalah kepercayaan rakyat. Mari kita jadikan penghargaan ini sebagai motivasi bersama: bukan hanya untuk penguasa, tetapi untuk kita semua—anak muda, pelajar, pekerja, masyarakat umum—agar terlibat aktif dalam pembangunan daerah.
Kita bisa membantu melalui hal kecil: bayar pajak tepat waktu, gunakan fasilitas umum dengan baik, atau ikut mendukung transparansi pemerintahan. Karena Bukittinggi yang lebih maju adalah Bukittinggi yang dibangun bersama.
