Kota Bukittinggi – Roda mutasi kembali berputar di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi. Setelah pada pagi hari melantik tujuh pejabat eselon II di halaman Balai Kota, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias kembali melantik empat pejabat eselon II lainnya pada malam harinya, Rabu (12/11/2025), bertempat di Balairung Rumah Dinas Wali Kota.
Langkah ini menjadi bagian dari penyegaran struktur birokrasi agar kinerja pemerintahan semakin efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berkembang di kota wisata sejarah ini.
Mutasi sebagai Upaya Penyegaran dan Evaluasi Kinerja
Dalam sambutannya, Wali Kota Ramlan menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari proses pembinaan karier sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat daerah.
“Kuncinya adalah disiplin dan kesiapan. Setiap pejabat harus siap ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan organisasi. Bekerjalah sesuai aturan dan terus berinovasi agar pelayanan publik semakin baik,” ujar Ramlan dengan tegas di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Ia menambahkan, rotasi kali ini merupakan tindak lanjut dari uji kompetensi jabatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian, setiap keputusan diambil berdasarkan prinsip profesionalisme dan kebutuhan organisasi.
Empat Pejabat Eselon II Menempati Posisi Baru
Empat pejabat yang resmi dilantik malam itu adalah:
- Ade Mulyani, sebelumnya menjabat Staf Ahli Wali Kota bidang Perekonomian dan Pembangunan, kini dipercaya sebagai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).
- Efryadi, yang sebelumnya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kini menjabat Staf Ahli Wali Kota bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- Syanji Faredy, dari jabatan Kepala Dinas Sosial, kini dipercaya memimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi.
- Joni Feri, yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP, kini bertugas sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Pergantian ini memperlihatkan adanya rotasi silang antar-organisasi perangkat daerah yang diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas bidang serta memperluas pengalaman birokrasi masing-masing pejabat.
Birokrasi Dituntut Lebih Adaptif dan Responsif
Ramlan menegaskan, rotasi bukan berarti evaluasi terhadap kinerja yang buruk, tetapi justru menjadi sarana bagi pejabat untuk menantang diri dalam ruang lingkup kerja baru. Ia menginginkan agar setiap aparatur mampu beradaptasi cepat terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhan pelayanan.
Menurutnya, dengan sistem pemerintahan yang semakin terbuka, masyarakat kini menuntut kecepatan, transparansi, dan efisiensi dalam setiap aspek pelayanan publik. “Kita tidak bisa bekerja dengan cara lama. Birokrasi harus lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ungkapnya.
Seleksi Terbuka untuk Jabatan yang Masih Kosong
Dalam kesempatan yang sama, Ramlan juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa jabatan eselon II di Pemko Bukittinggi yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan seleksi terbuka (lelang jabatan) guna mengisi kekosongan tersebut.
“Evaluasi tetap berjalan. Beberapa jabatan akan dilelang agar proses penempatan berjalan transparan dan sesuai mekanisme,” tambahnya.
Kebijakan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional, di mana setiap pengisian jabatan harus melalui mekanisme yang akuntabel, berbasis kinerja, dan terbuka bagi pejabat yang memenuhi syarat.
Langkah Strategis Menuju Pemerintahan Efektif
Rotasi pejabat di lingkungan Pemko Bukittinggi kali ini dinilai sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Kota Bukittinggi, sebagai salah satu pusat wisata budaya dan sejarah di Sumatera Barat, membutuhkan struktur birokrasi yang tangguh dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi, sosial, serta sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah.
Kinerja setiap dinas akan berpengaruh langsung terhadap citra kota dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, penyegaran jabatan menjadi hal yang penting untuk menjaga ritme kerja dan semangat inovasi di kalangan aparatur.
Konteks Lebih Luas: Tradisi Birokrasi yang Humanis di Bukittinggi
Dalam sejarahnya, Bukittinggi dikenal sebagai kota yang memiliki tradisi pemerintahan yang kuat dan humanis. Nilai-nilai Minangkabau seperti musyawarah, gotong royong, dan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah turut mempengaruhi pola kepemimpinan di pemerintahan daerah ini.
Langkah Ramlan Nurmatias untuk terus mendorong penyegaran birokrasi dinilai sejalan dengan semangat “pembaharuan dalam kesinambungan”, di mana perubahan bukan berarti mengganti semua hal, tetapi memperkuat fondasi yang sudah baik agar lebih responsif terhadap tuntutan zaman.
Harapan Baru untuk Kota Wisata yang Berkemajuan
Dengan rotasi dan penataan ulang pejabat struktural ini, Pemko Bukittinggi menargetkan tercapainya kinerja yang lebih terukur dalam enam bulan ke depan. Program prioritas di bidang perencanaan pembangunan, pelayanan publik, penegakan perda, dan keselamatan masyarakat akan menjadi fokus utama.
Langkah ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga pada percepatan pembangunan kota — termasuk sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan tata ruang kota yang lebih tertata.
Pesan Inspiratif: Mengabdi dengan Integritas dan Hati
Wali Kota Ramlan menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh pejabat untuk bekerja dengan semangat pengabdian, integritas, dan kolaborasi.
“Selamat bertugas di tempat yang baru. Mari bersama-sama membangun Bukittinggi yang lebih baik,” tutupnya.
Pesan ini menjadi pengingat bahwa jabatan bukanlah sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam birokrasi yang terus bergerak, nilai loyalitas, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat harus selalu menjadi prioritas.
Penutup: Birokrasi yang Melayani, Bukan Dikuasai
Perubahan dalam tubuh pemerintahan adalah hal yang wajar. Namun, yang terpenting bukanlah siapa yang duduk di jabatan tertentu, melainkan bagaimana jabatan itu dijalankan untuk kepentingan publik. Rotasi ini mencerminkan langkah konkret Pemerintah Kota Bukittinggi dalam membangun birokrasi yang tidak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga peka terhadap kebutuhan warganya.
Semoga langkah-langkah penyegaran ini mampu membawa Bukittinggi menjadi kota yang semakin maju, transparan, dan berdaya saing — sesuai visinya sebagai kota wisata yang berkarakter dan berintegritas.
