Jakarta, 25 April 2025 — Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, melakukan kunjungan resmi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis, 24 April 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta upaya penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di kota tersebut.
Pembentukan BUMD untuk Peningkatan Ekonomi Daerah
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Ditjen Bina Keuda, Wali Kota Ramlan Nurmatias menyampaikan rencana Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membentuk sejumlah BUMD sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan BUMD ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Bukittinggi.
“Wako menjelaskan rencana Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan membentuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini tentu butuh dukungan dan persetujuan dari Kemendagri, agar prosesnya berjalan lancar,” demikian disampaikan dalam pernyataan resmi Pemko Bukittinggi.
Pembentukan BUMD ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dengan adanya BUMD, diharapkan Bukittinggi dapat mengelola sumber daya daerah secara lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Upaya Penambahan Dana Alokasi Umum (DAU)
Selain membahas pembentukan BUMD, Wali Kota Ramlan juga berkonsultasi mengenai kemungkinan penambahan DAU untuk Kota Bukittinggi. DAU merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik.
“Anggaran kita di Pemko Bukittinggi cukup minim. Banyak kegiatan masyarakat dan pembangunan yang dibutuhkan warga, namun terkendala anggaran. Salah satu langkah, tentu kita coba jangkau dana pusat, salah satunya DAU. Apa yang bisa jadi peluang, akan kita upayakan,” ujar Ramlan.
Penambahan DAU diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, termasuk di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor pariwisata yang menjadi andalan kota ini.
Dukungan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Ramlan disambut langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Dirjen Agus Fatoni menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Bukittinggi dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui pembentukan BUMD dan optimalisasi DAU. Beliau menyatakan bahwa Kemendagri siap memberikan pendampingan dan dukungan teknis agar rencana tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mendukung langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMD dan optimalisasi DAU merupakan bagian dari upaya tersebut, dan kami siap memberikan pendampingan yang diperlukan,” ujar Agus Fatoni.
Potensi Ekonomi dan Pariwisata Bukittinggi
Bukittinggi dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat dengan berbagai objek wisata seperti Jam Gadang, Ngarai Sianok, dan Benteng Fort de Kock. Selain itu, kota ini juga memiliki potensi ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peran BUMD.
Dengan pembentukan BUMD, Pemerintah Kota Bukittinggi dapat lebih leluasa dalam mengelola aset dan potensi ekonomi daerah, serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Langkah Strategis Menuju Kemandirian Fiskal
Langkah yang diambil oleh Wali Kota Ramlan Nurmatias ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri, diharapkan rencana pembentukan BUMD dan penambahan DAU dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan kota.
“Kami akan terus berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa program-program pembangunan di Bukittinggi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Ramlan.
Pertemuan antara Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik di kota tersebut. Dengan pembentukan BUMD dan penambahan DAU, diharapkan Bukittinggi dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.
