Bukittinggi, 22 April 2025 – Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan memberantas praktik pungutan liar (pungli) dengan menerapkan sistem parkir non-tunai. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Komitmen Pemerintah dalam Memberantas Pungli
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan bahwa implementasi sistem parkir non-tunai merupakan langkah strategis untuk mencegah pungli yang kerap terjadi dalam pengelolaan parkir. Dengan sistem ini, transaksi pembayaran parkir dilakukan secara digital, mengurangi interaksi langsung antara petugas parkir dan pengguna jasa.
“Sistem parkir non-tunai ini kita terapkan untuk mengantisipasi pungli di Bukittinggi,” ujar Wali Kota Ramlan Nurmatias.
Penerapan Sistem Parkir Non-Tunai
Sistem parkir non-tunai di Bukittinggi akan menggunakan teknologi pembayaran digital yang terintegrasi dengan aplikasi perparkiran. Pengguna jasa parkir dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut, yang terhubung dengan rekening bank atau dompet digital. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi.
Penerapan sistem ini akan dimulai di kawasan-kawasan strategis, seperti sekitar Jam Gadang, yang merupakan pusat keramaian dan destinasi wisata utama di Bukittinggi. Secara bertahap, sistem ini akan diperluas ke seluruh wilayah kota.
Manfaat Sistem Parkir Non-Tunai
Implementasi sistem parkir non-tunai membawa berbagai manfaat, antara lain:
- Transparansi dan Akuntabilitas: Transaksi digital memungkinkan pencatatan yang akurat dan dapat diaudit, mengurangi potensi penyalahgunaan dana.
- Efisiensi Operasional: Mengurangi waktu transaksi dan antrian, serta meminimalkan kesalahan dalam penghitungan tarif parkir.
- Kemudahan bagi Masyarakat: Memberikan alternatif pembayaran yang praktis dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Pengurangan Pungli: Menghilangkan transaksi tunai yang rawan terhadap pungutan liar oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Langkah-Langkah Pendukung
Untuk mendukung keberhasilan sistem parkir non-tunai, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyiapkan beberapa langkah, antara lain:
- Sosialisasi kepada Masyarakat: Melakukan edukasi tentang penggunaan aplikasi parkir dan manfaat sistem non-tunai.
- Pelatihan bagi Petugas Parkir: Memberikan pelatihan kepada petugas parkir mengenai penggunaan teknologi dan pelayanan yang ramah.
- Peningkatan Infrastruktur: Memastikan ketersediaan jaringan internet dan perangkat pendukung di lokasi parkir.
- Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Langkah Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menerapkan sistem parkir non-tunai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Mereka menyambut baik upaya ini sebagai langkah positif dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib dan modern.
Kapolres Bukittinggi, AKBP Tri Wahyudi, juga mengimbau masyarakat untuk cerdas dalam memilih tempat parkir yang resmi dan aman, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Sejarah Penanganan Parkir di Bukittinggi
Masalah parkir liar dan pungli bukan hal baru di Bukittinggi. Pada tahun 2016, Wali Kota Ramlan Nurmatias memerintahkan pembubaran tempat parkir liar yang ada di sekitar kota. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah memasang spanduk informasi tarif parkir di sejumlah titik untuk mengantisipasi pemalakan saat lonjakan pengunjung.
Penambahan Lokasi Parkir Alternatif
Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, terutama saat momen libur Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyiapkan 49 lokasi parkir alternatif di sekitar kawasan Jam Gadang. Lokasi parkir alternatif ini umumnya berada di kawasan perkantoran dan halaman sekolah yang ramai pengunjung serta berada dekat dengan kawasan Jam Gadang.
Penerapan sistem parkir non-tunai di Bukittinggi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan komitmen pemerintah, diharapkan sistem ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga Bukittinggi.
