Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan bergengsi sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Isman Yandri, dalam acara bertajuk Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) pada Rabu (11/12) di Hotel Bidakara, Jakarta.
Dalam acara tersebut, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dedikasi dan Kerja Keras Seluruh Jajaran
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Isman Yandri, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan meraih predikat WBK tidak lepas dari dedikasi seluruh pegawai yang bekerja keras membangun lingkungan kerja bersih dan berintegritas.
“Ini semua merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ujar Isman Yandri usai menerima penghargaan.
Lebih lanjut, Isman menjelaskan bahwa predikat WBK adalah bentuk nyata dari komitmen Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dalam mewujudkan good governance, atau tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
“Kami berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Apresiasi dan Dukungan dari Pimpinan BPN Sumatera Barat
Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Suyus Indrayana, M.App.Sc., Inspektur Jenderal, Dr. Dalu Agung Darmawan, M.Si., serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn.
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat, Sri Puspita Dewi, menyampaikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi atas prestasi tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi simbol kerja keras dan komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Predikat WBK ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran. Semoga pencapaian ini menjadi pemicu bagi satuan kerja lainnya di Sumatera Barat untuk membangun integritas dalam pelayanan publik,” ungkap Sri Puspita Dewi.
Ia menambahkan, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi semata, melainkan juga sebuah tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan integritas, transparansi, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Penghargaan ini harus menjadi pemacu semangat bagi kami semua untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan prima yang menjunjung tinggi kepercayaan publik,” ujarnya.
Inovasi dan Strategi Menuju WBK
Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diraih oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tidak datang begitu saja. Keberhasilan ini diraih melalui berbagai upaya yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Strategi reformasi birokrasi yang diterapkan mencakup perbaikan proses layanan publik, penguatan budaya kerja yang berintegritas, serta inovasi dalam sistem pelayanan berbasis digital.
Salah satu inovasi yang turut mendukung keberhasilan ini adalah penerapan sistem layanan pertanahan berbasis elektronik. Sistem ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai layanan, seperti pengurusan sertifikat tanah, pendaftaran hak milik, dan layanan pertanahan lainnya tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit.
Dengan adanya inovasi ini, Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi mampu memangkas birokrasi yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam pelayanan. Proses layanan yang lebih cepat dan transparan pun berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat.
Inspirasi Bagi Instansi Lain
Capaian prestasi Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dalam meraih predikat WBK ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi instansi pemerintahan lain, khususnya di Sumatera Barat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang berfokus pada pelayanan publik bebas korupsi bukanlah hal yang mustahil jika didukung oleh komitmen kuat dan kerja sama yang solid.
Dalam konteks ini, Sri Puspita Dewi menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional dan terpercaya. Menurutnya, penghargaan WBK harus menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.
“Predikat WBK ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam menciptakan lingkungan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya, tidak hanya di Bukittinggi tetapi juga di seluruh Sumatera Barat,” tegasnya.
Harapan Ke Depan
Penghargaan WBK ini bukanlah titik akhir, melainkan langkah awal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bukittinggi. Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi berkomitmen untuk mempertahankan predikat ini dan menjadikannya sebagai dorongan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di masa mendatang.
Dengan dukungan dari masyarakat, kolaborasi antarinstansi, dan inovasi layanan publik, Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi optimis dapat terus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai informasi, penghargaan WBK ini merupakan salah satu program Kemen PANRB dalam mendorong instansi pemerintah untuk membangun zona integritas. Program ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan capaian ini, Kota Bukittinggi semakin mengukuhkan dirinya sebagai kota yang berintegritas dan siap menjadi contoh dalam pelayanan publik di Sumatera Barat.
