Bukittinggi – Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, pada Jumat (12/9/2025).
“Pemkot mendukung kedatangan KPK di Kota Bukittinggi dalam rangka bersinergi melakukan pencegahan korupsi melalui perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Ramlan.
Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi
Ramlan menjelaskan, KPK melalui aplikasi Jaga.id telah meluncurkan instrumen Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini berganti nama menjadi MCSP. Alat ukur ini digunakan untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
“Tujuannya adalah mendorong perbaikan sistem regulasi serta, yang terpenting, implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan,” kata Ramlan.
Namun, ia juga mengakui bahwa capaian MCSP maupun Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Bukittinggi pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Bukittinggi untuk bekerja lebih serius dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Komitmen Tahun 2025
Sebagai bentuk evaluasi, Ramlan menegaskan bahwa pada tahun 2025 Pemkot Bukittinggi menargetkan peningkatan signifikan pada capaian MCSP maupun SPI. Upaya ini dilakukan dengan pendampingan penuh dari Inspektorat Daerah melalui delapan area intervensi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian dokumen.
“Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain mesosialisasikan program melalui media sosial baik di tingkat kota maupun SKPD, menerbitkan surat edaran Wali Kota terkait SPI, serta menyampaikan surat kepada SKPD pengampu delapan area MCSP setiap triwulan agar dapat memenuhi dokumen yang diminta,” jelasnya.
Selain itu, Ramlan juga mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat bersinergi, berkomitmen, dan berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Apresiasi untuk KPK dan OPD
Ramlan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan KPK serta peran aktif seluruh OPD dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (Monev SPI) dan MCSP 2025 di lingkungan Pemkot Bukittinggi.
“Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi yang dijalankan secara amanah dan profesional,” pungkas Wali Kota.
Konteks Sejarah dan Pentingnya Pencegahan Korupsi
Upaya pencegahan korupsi bukanlah hal baru. Sejak berdirinya KPK pada 2003, lembaga antirasuah ini telah menekankan pentingnya pencegahan sebagai garda terdepan sebelum terjadinya tindak pidana. Di tingkat daerah, keberadaan MCP dan SPI menjadi instrumen penting untuk mengukur seberapa kuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun integritas.
Bukittinggi, sebagai salah satu kota bersejarah dan pusat kebudayaan di Sumatra Barat, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan teladan tata kelola yang baik. Sebagai kota pariwisata, setiap kebijakan yang diambil Pemkot akan berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat maupun wisatawan.
Penurunan capaian SPI dan MCSP pada 2024 menjadi pengingat bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan sinergi lintas sektor, konsistensi, dan budaya kerja yang selalu mengedepankan kejujuran.
Pesan Inspiratif untuk Generasi Muda
Pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Kesadaran sejak dini tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus terus ditanamkan di sekolah, kampus, hingga komunitas masyarakat.
Generasi muda Bukittinggi diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun budaya antikorupsi. Mereka dapat memulainya dari hal sederhana, seperti bersikap jujur, disiplin, hingga berani menolak segala bentuk kecurangan di lingkungannya.
Korupsi sering kali berawal dari hal kecil, namun bisa berdampak besar pada kehidupan masyarakat luas. Oleh karena itu, partisipasi generasi muda dalam gerakan antikorupsi akan menjadi kunci terciptanya masa depan Bukittinggi yang lebih bersih, maju, dan bermartabat.
Ajakan Inspiratif
Mari bersama-sama menjadikan momentum sinergi Pemkot Bukittinggi dengan KPK ini sebagai panggilan moral. Setiap warga kota, mulai dari pejabat hingga generasi muda, memiliki peran untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan kepedulian, Bukittinggi bisa menjadi kota teladan dalam tata kelola pemerintahan. Seperti pesan Wali Kota, perbaikan tata kelola bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi amanah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
