Bukittinggi, 16 Mei 2025 — Dalam upaya mendukung program nasional swasembada pangan, Perum Bulog Cabang Bukittinggi berhasil menyerap 467 ton beras dan 120 ton gabah dari petani lokal di Sumatera Barat hingga April 2025.
Pimpinan Perum Bulog Cabang Bukittinggi, Romi Victa Rose, menyatakan bahwa program ini sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yaitu peningkatan hasil pertanian dan swasembada pangan.
Penyerapan beras dilakukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp12.000 per kilogram, sementara gabah kering panen (GKP) diserap dengan harga pokok penjualan (HPP) Rp6.500 per kilogram.
Strategi Penyerapan dan Tantangan di Lapangan
Bulog Cabang Bukittinggi menargetkan daerah-daerah penghasil beras di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
Namun, terdapat kendala berupa harga gabah di beberapa wilayah yang berada di atas harga pembelian pemerintah. Hal ini membuat Bulog kesulitan untuk menyerap gabah di wilayah tersebut.
Dampak Positif bagi Petani dan Ketahanan Pangan
Program penyerapan ini bertujuan untuk menambah stok cadangan beras dalam negeri, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras dari luar negeri. Diharapkan, program ini dapat berlanjut dan memberikan manfaat bagi petani lokal serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Capaian Nasional dan Dukungan Pemerintah
Secara nasional, hingga akhir Maret 2025, Perum Bulog telah melakukan penyerapan 725.000 ton gabah setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Kinerja impresif ini tidak terlepas dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong swasembada pangan. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga 100 persen, reformasi sistem distribusi pupuk, serta kenaikan harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram.
Peran Generasi Muda dalam Ketahanan Pangan
Generasi muda di Bukittinggi dan sekitarnya diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, mereka dapat terlibat dalam berbagai sektor pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan mandiri.
