Bukittinggi, KotaBukittinggi.com — Pemerintah Kota Bukittinggi kembali melakukan perombakan birokrasi dengan melantik 24 pejabat eselon III dan IV. Prosesi pelantikan berlangsung pada Jumat, 12 September 2025, di Aula Balaikota Bukittinggi.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmantias, memimpin langsung pelantikan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi bentuk penyegaran birokrasi. Semua pejabat yang dilantik sudah melalui proses penilaian kinerja, kompetensi, dan integritas,” ujar Ramlan.
24 Pejabat Dilantik
Sebanyak 24 pejabat eselon III dan IV resmi menempati jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Mereka terdiri dari kepala bagian, sekretaris dinas, camat, lurah, hingga kepala seksi.
Beberapa nama yang dilantik di antaranya:
- Kepala Bagian Organisasi Setda Bukittinggi,
- Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
- Camat di salah satu kecamatan inti kota,
- Beberapa lurah di wilayah strategis Bukittinggi.
Wali Kota menegaskan bahwa posisi yang ditempati para pejabat ini sangat strategis dalam menunjang jalannya pemerintahan kota. Oleh karena itu, ia meminta mereka segera bekerja maksimal sejak hari pertama.
Tekanan pada Integritas dan Kinerja
Dalam sambutannya, Ramlan kembali mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar prestise. “Tugas utama pejabat adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jangan sampai ada yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia menekankan agar seluruh pejabat yang baru dilantik mampu memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan kinerja SKPD, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Evaluasi akan terus dilakukan. Mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendapat penghargaan, sebaliknya yang tidak serius tentu akan ada konsekuensinya,” tambahnya.
Reformasi Birokrasi di Bukittinggi
Pelantikan pejabat eselon ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang terus digalakkan Pemerintah Kota Bukittinggi. Dengan sistem penilaian berbasis kinerja, Pemko ingin memastikan bahwa pejabat yang duduk di jabatan struktural benar-benar kompeten, berintegritas, dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa perombakan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan kota. “Bukittinggi adalah kota pariwisata, pendidikan, dan perdagangan. Untuk menjaganya tetap kompetitif, kita butuh pejabat yang kreatif, adaptif, dan mampu bekerja cepat,” jelasnya.
Konteks Sejarah: Reformasi Birokrasi di Sumbar
Upaya perombakan pejabat di Bukittinggi sejatinya melanjutkan tradisi reformasi birokrasi yang sudah dilakukan di Sumatera Barat sejak era otonomi daerah tahun 2000-an. Setiap kepala daerah dituntut untuk menempatkan aparatur sesuai kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan politik.
Bukittinggi sebagai kota strategis di Sumbar—pusat wisata, pendidikan, dan perdagangan—memerlukan aparatur yang disiplin, tangguh, serta visioner. Dalam sejarahnya, kota ini dikenal dengan tradisi kepemimpinan yang kuat sejak era kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Penempatan pejabat selalu dipandang penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan kota yang relatif kecil namun berperan besar dalam perekonomian Sumbar.
Tantangan Birokrasi Masa Kini
Di era digital, pejabat tidak hanya dituntut mampu mengelola administrasi konvensional, tetapi juga harus adaptif dengan teknologi. Sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sudah diterapkan di banyak SKPD. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pejabat mampu mempercepat digitalisasi layanan publik, meminimalisir praktik birokrasi berbelit, dan memastikan pelayanan semakin transparan.
Selain itu, tuntutan masyarakat Bukittinggi yang semakin kritis juga menjadi faktor penting. Sebagai kota dengan indeks pendidikan relatif tinggi, warga memiliki ekspektasi besar terhadap pelayanan pemerintah. Di sinilah peran pejabat baru diuji: mampu atau tidak memberikan inovasi dalam pelayanan publik.
Harapan dan Ajakan Inspiratif
Dengan dilantiknya 24 pejabat baru ini, Wali Kota Bukittinggi berharap terjadi percepatan kinerja di setiap SKPD. “Bukittinggi harus terus maju, dan itu hanya bisa tercapai jika semua pejabat bekerja dengan hati dan penuh tanggung jawab,” tutup Ramlan.
Bagi generasi muda Bukittinggi, momen ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan dan integritas adalah modal penting dalam membangun masa depan. Pejabat boleh silih berganti, tetapi semangat melayani masyarakat harus terus dijaga.
Mari kita dukung bersama reformasi birokrasi di Bukittinggi dengan cara sederhana: menjadi warga kota yang aktif, kritis, dan peduli. Karena pada akhirnya, kota ini akan maju jika pemerintah dan masyarakat saling bersinergi.
Fakta Tambahan
- Bukittinggi memiliki lebih dari 30 SKPD yang menangani urusan pemerintahan, mulai dari pariwisata, perdagangan, hingga pendidikan.
- Berdasarkan data Kemenpan RB 2024, indeks reformasi birokrasi di Sumatera Barat berada pada level B+, dengan target naik ke A pada 2026.
- Sejak 2019, Bukittinggi telah menerapkan aplikasi digital untuk pelayanan administrasi kependudukan.
- Rotasi pejabat biasanya dilakukan 1–2 kali dalam masa jabatan kepala daerah sebagai bentuk penyegaran.
