Peluncuran Koperasi Merah Putih: Bukittinggi Miliki 24 KKMP
BUKITTINGGI — Pemerintah Kota Bukittinggi hari ini, Senin (21/07/2025), mengikuti peluncuran nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut diikuti secara daring dari Bukittinggi Command Center (BCC), dengan dihadiri Wali Kota Ramlan Nurmatias dan jajaran Forkopimda.
Koperasi Merah Putih adalah program prioritas dari Presiden Prabowo, bertujuan memperkuat pondasi ekonomi desa dan kelurahan, meningkatkan nilai tukar petani, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses keuangan masyarakat berbasis koperasi.
Presiden menekankan, “Koperasi Merah Putih ini bukan hanya program, tapi gerakan besar untuk membangun kedaulatan dari desa. Kita ingin petani dan masyarakat desa menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi, bukan sekadar penonton. Dengan digitalisasi dan gotong royong, koperasi ini akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.”
Program ini menyasar pembentukan lebih dari 80.000 unit koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui dana desa, infrastruktur distribusi, serta pengawasan terhadap praktik-praktik merugikan petani.
Di tingkat nasional, Presiden secara simbolis menyerahkan SK pendirian koperasi kepada lima ketua daerah di Jawa Tengah; sementara di Bukittinggi, telah terbentuk 24 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) — tepat satu KKMP di setiap kelurahan.
Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan dukungan Pemko Bukittinggi:
“Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kelurahan, melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan saling membantu. Kita komit menjalankan program pemerintah pusat di Kota Bukittinggi ini, terbukti dengan telah terbentuknya 24 KKMP yang tersebar di seluruh kelurahan.”
Pembentukan ini merupakan kelanjutan dari langkah awal di kelurahan Campago Guguak Bulek pada akhir Mei 2025, menjadikan Bukittinggi pertama kali mencapai progres 100% dalam pembentukan KKMP di semua kelurahan.
Dampak dan Tantangan KKMP
KKMP berfungsi sebagai agen ekonomi lokal:
- Membeli hasil pertanian petani, mengolah, dan menjual produk lokal dengan fair price.
- Menyediakan sembako, obat generik, dan pupuk bagi masyarakat.
- Menjadi akses perbenihan dan permodalan mikro dengan bunga rendah, mendukung usaha anak muda dan UMKM desa.
Namun, membangun koperasi modern juga memerlukan digitalisasi layanan Dapodik ekonomi desa, integritas pengelolaan SHU, serta pengawasan yang solid agar tidak terjebak praktik korup atau tengkulak.
Konteks Sebelumnya dan Harapan
Pada Mei 2025, progress 100% pembentukan KKMP Bukittinggi tercapai saat kelurahan terakhir mengadakan musyawarah dan membentuk badan hukum koperasi. Kota ini bahkan menempati peringkat 2–3 tercepat di Sumatera Barat dalam skema pembentukan KKMP.
Peluncuran nasional kini memberi penalti momentum bagi Bukittinggi untuk memperkuat operasionalnya dengan digitalisasi proses, pelatihan pengurus, dan integrasi sistem dengan Dinas Koperasi dan UKM serta OJK dan BI Sumbar.
Fakta Pendukung & Relevansi
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2025 menargetkan 80.000 KKMP terbentuk hingga akhir Juli 2025
- KKMP bukan hanya lembaga simpan-pinjam, tapi perlu mengembangkan unit usaha produktif dan menjaga kualitas tata kelola serta akuntabilitas SHU.
- Bukittinggi dan Sumbar bisa menjadi percontohan nasional jika koperasi lokal ini benar-benar memberdayakan petani dan pelaku UMKM lokal.
Ajakan & Inspirasi
Program ini membuka kesempatan bagi generasi muda (18–50 tahun) untuk menjadi penggerak ekonomi desa:
- Ikut bergabung sebagai anggota atau pengurus KKMP, dorong model bisnis lokal Anda.
- Manfaatkan digitalisasi—laporkan data anggota dan transaksi dengan benar.
- Jadikan koperasi sebagai ruang pengembangan inovasi ekonomi dan kewirausahaan lokal, menjauh dari ketergantungan rentenir.
Mari dukung “gerakan ekonomi kerakyatan” dengan ikut atau mendukung KKMP. Bersama-sama, kita kanwujudkan desa mandiri, adil, dan produktif!
